Kurikulum pada Fakultas Pertanian saat ini harus ditata ulang.Pasalnya, sejumlah isi kurikulum dinilai sudah tak terlalu relevan dengan kondisi saat ini.

Perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) perlu duduk bersama dengan Departemen Pertanian untuk merumuskan ulang konsep pendidikan tinggi pertanian. Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Triwibowo Yuwono menyebutkan, sebenarnya perumusan ulang pendidikan tinggi pertanian bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan para pemangku kepentingan tanpa mengorbankan academic and scientific yang menjadi ranah perguruan tinggi.

Saat diminta keterangannya usai pidato Dies Fakultas Pertanian UGM ke-63, ia menyatakan saat ini ada dua kutub berseberangan terkait kurikulum pendidikan pertanian di perguruan tinggi. Sejumlah Fakultas Pertanian menerapkan SK Dirjen Dikti No 163/2007 dengan menyelenggarakan pendidikan berfokus pada program studi agrobisnis dan agroteknologi/ agroekoteknologi .

Sementara Fakultas Pertanian UGM dan Institut Pertanian Bogor (IPB) justru tidak mengikuti ketentuan ini dan masih menggunakan kodifikasi program studi lama. Triwibowo Yuwono menerangkan bahwa program baru versi Dirjen Dikti tidak memasukkan program penyuluhan pertanian. Sementara Departemen Pertanian saat ini justru mengembangkan proyek pencetakan penyuluh pertanian besertifikat.

"Evaluasi ulang terhadap kurikulum perguruan tinggi pertanian agar tidak terjebak dalam aspek kognitif semata sehingga lulusan pertanian lebih lentur menghadapi perubahan global," paparnya lagi. Memang saat ini riset atau penelitian di bidang pertanian masih sangat terbatas dan seolah-olah terjadi kemandulan.

Sayangnya pula,dari berbagai hasil riset itu masih ada yang belum sinkron dengan kebutuhan Departemen Pertanian. “Penelitian hanya terbatas dan masih ada yang belum sinkron dengan kebutuhan pengembangan pertanian yang didesain oleh Departemen Pertanian,”ujarnya. Triwibowo menambahkan, selain persoalan minimnya anggaran penelitian,ketidaks inkronan juga terjadi di antar departemen pemerintah.

Contoh ketidaksinkronan tersebut ketika penelitian dari perguruan tinggi mengenai teknologi pertanian muncul, tapi hal ini ternyata belum dibutuhkan oleh pemerintah. “Itu yang masih dijumpai di samping ketidaksinkronan antardepartemen,”tuturnya. Staf pengajar Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta Esmet Untung Mardiyanto menyatakan kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian pada saat ini masih tinggi.

Hanya, persoalan yang dihadapi saat ini adalah sarjana pertanian tidak memiliki kesiapan dan kemampuan bekerja di lapangan. Sarjana pertanian juga memiliki kecenderungan tak mau mandiri dengan hidup di daerah terpencil.” Pengembangan pertanian dan lahan saat ini terus dilakukan, otomatis peluang kerja di lahan pertanian semakin besar,”ungkap Koordinator Pelatihan dan Permagangan (retooling) di bidang perkebunan kelapa sawit 2009 ini.

Ia mencontohkan, pada industri kelapa sawitse tiap tahunnya dibuka puluhan pabrik kelapa sawit baru di wilayah luar Jawa,seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lainnya yang memerlukan banyak tenaga kerja di bidang pertanian. Satu pabrik tersebut membutuhkan belasan sarjana pertanian.” Perkembangan semacam ini merupakan hal yang menarik dan mampu menyelamatkan sarjana pertanian,” katanya kemarin. (nugroho purbohandoyo)

Sumber : mailist Dikti yahoo gruop...